Rencana Musk untuk mengubah Twitter mungkin bertabrakan dengan hukum digital UE





Pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk menimbulkan potensi bentrokan dengan peraturan Eropa. Miliarder teknologi eksentrik mungkin menghadapi kesulitan dengan mengikuti kebijakan Eropa tentang moderasi konten. Beberapa pejabat UE khawatir bahwa keinginan Musk untuk menjadikan Twitter sebagai "alun-alun kota digital" di mana pengguna dapat mengatakan apa yang mereka inginkan dengan pembatasan yang lebih sedikit dapat bertabrakan dengan aturan lokal tentang konten jejaring sosial. Dengan demikian, Cedric O, menteri digital Prancis, mengatakan bahwa meskipun ada “beberapa hal menarik” yang ingin didorong Musk di Twitter, Undang-Undang Layanan Digital UE yang baru “akan berlaku terlepas dari ideologi pemiliknya.” Undang-Undang Layanan Digital, undang-undang yang baru disahkan di Eropa tentang konten online, akan mulai berlaku pada tahun 2024. Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan teknologi besar untuk secara ketat memoderasi konten di platform mereka untuk menghilangkan ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Perusahaan yang gagal mematuhinya akan berisiko menghadapi denda hingga 6% dari pendapatan tahunan mereka. Dalam kasus Twitter, ini bisa menjadi sekitar $300 juta. Thierry Breton, komisaris Eropa untuk pasar internal, berkomentar bahwa Musk sangat memahami aturan tersebut. "Dia akrab dengan aturan Eropa tentang otomotif, dan akan cepat beradaptasi dengan Digital Services Act," kata pejabat itu. Namun, Elon Musk terkenal dengan tweetnya yang provokatif, itulah sebabnya pemilik baru mungkin sangat sulit menghindari tabrakan dengan regulator UE. Pengusaha adalah pendukung kuat untuk kebebasan berbicara tanpa batas dan menyebut dirinya "absolut kebebasan berbicara." Musk sangat aktif di Twitter dan telah berulang kali menggunakan platform tersebut untuk memposting pengumuman yang berpotensi memengaruhi perusahaannya.

Diterbitkan 12 Mei 2022
© Grup InstaFintech